Tampilkan postingan dengan label Sosial. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Sosial. Tampilkan semua postingan

Rabu, 27 November 2013

Potret Pendidikan di Daerah Perbatasan

Pendidikan adalah salah satu pemutus tali kemiskinan. Pendapat itu sepertinya telah lama kita  kenal. Akan tetapi sudahkah bangsa ini membiarkan rakyatnya berpesta pora merayakan pendidikan? Sudahkah setiap warga negara di negeri ini mengenyam pendidikan hingga ke jenjang yang paling tinggi? Jawabannya; belum.
Pemerataan pendidikan di Kalimantan timur yang diwacanakan oleh pemerintah pun ternyata belum membuat semua lapisan masyarakat Kalimantan timur kususnya daerah perbatasan dan pedalaman belum menikmati pendidikan dengan selayaknya. Program pendidikan sekolah gratis di Kalimantan timur yang diumbar para wakil rakyat ketika akan dipilih hanya omong kosong belaka. Sekolah negeri yang oleh pemerintah ditujukan untuk menampuang masyarakat miskin agar dapat menempuh pendidikan ternyata lebih banyak diisi oleh masyarakat kelas menegah atas. Masyarakat miskin terpaksa menyekolahkan anaknya ke Sekolah swasta yang tentu saja memerlukan biaya pendidikan yang tidak sedikit dan berkualitas rendah.
Kondisi ini membuat masyarakat di daerah perbatasan dan pedalaman Kaltim tidak dapat menigkatkan kompetensi pendidikan nya karena tidak adanya pemeratan pendidikan yang seimbang.Wal hasil perekonomian masyarkat pedalaman pun tidak t menigkat dan untuk memperoleh kehidupan yang layak. Harus ada langkah proakitif pemerintah pusat maupun daerah untuk membangun pendidikan yang merata ke semua daerah sehingga dapat meningkatkan sumber daya manusia yang bermutu di segala lini daerah Kaltim.
Sumber Daya Alam yang sangat besar di Kaltim ternyata tidak ada korelasinya terhadap pendidikan di Kaltim sehingga membuat masyarakat kita hanya sebagai penonton di negri sendiri melihat semua unsure birokrasi pemerintah hinga pengelolaan Sumber daya alam dikuasai oleh para pendatang dari negri lain.
Kondisi ini mengisyaratkan bahwa orang-orang dari kelompok ekonomi rendah atau orang-orang di perbatasan dan pedalaman tidak diberi kesempatan untuk menempuh pendidikan disekolah yang layak mereka tidak berdaya untuk mengikuti perkembangan pendidikan dan teknologi yang dinamis karena tereleminasi oleh tidak adanya pemeratan pendidikan di Kaltim.
Ada cukup banyak masyarakat di perbatasan dan pedalaman yang terpaksa harus tidak bersekolah karena kekurangan biaya dan termarginal nya mereka dari program-program pendidikan pemerintah Kaltim  maupun Pusat. Oleh karena itulah, mereka sanggat berharap pemerintah benar-benar mewujudkan amanat yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945.
Mereka mempunyai keyakinan bahwa pemerintah seharusnya memberikan pembiyayan bagi proses pendidkan yang ditempuh oleh masyarakat di pedalaman dan perbatasan.bagaimana pun pemerintah harus dapat merealisasikan amanat rakyat yang tertuang dalam UUD 1945 tersebut sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap warga negaranya. Inilah kosekuensi pemerintah Kaltim terhadap kemajuan pendidikan di daerah yang kita banggakan ini.

Ketika negara kita kedaulatan nya dipertaruhkan di ujung negri borneo merasa kalau harga diri bangsa kita di lecehkan dengan tindakan tentanga sebelah yang selalu bikin ulah. Entah dengan tindakan reprensif mereka kepada TKI kita maupun tindakan angkatan laut mereka yang semena-mena masuk dalam wilayah kita tanpa aturan. Dan para elit pemerintah kita seolah-olah kebakaran jenggot dengan adanya hal-hal tadi tapi apakah pemerintah kita kebakaran jenggot ketika pendidikan di perbatasan Kaltim sangat mengenaskan?
Padahal pendidikan yang layak di perbatasan sangat berpengaruh terhadap membangun kesejahteraan dan membangun jiwa nasionalisme terhadap bangsa kita sehinga doktrin-doktrin tetangga sebelah tidak lagi mengusik jiwa nasionalisme masyarakat di perbatasan.
Di kala semua masyarakat Indonesia sibuk dengan berbagai drama korupsi yang tak kunjung usai. Kini muncul berbagai fenomena menarik di dunia pendidikan Indonesia khususnya Kaltim. Salah satunya yang fenomenal adalah adanya kurang lebih 2.000 ribu adik-adik kita di perbatasan dan pedalaman tidak sekolah.
Mereka hanya tingal di areal kelapa sawit milik tetanga sebelah bekerja disana dengan ilmu dan pendidikan yang tidak ada sama sekali. Hal ini sangat mencoreng pendidikan bangsa kita khususnya Kaltim. Ketika 20 persen alokasi pendidikan dicanangkan, justru yang terjadi adalah korupsi yang merajalela di dunia pendidikan kita. Parah integritas pemerintah kita.
Penyebab rendahanya pendidikan di perbatasan dan daerah pedalaman antara lain adalah masalah efektivitas, efisiensi dan standarisasi pengajar. Hal tersebut masih menjadi masalah pendidikan Kaltim pada umumnya. Adapun permasalahan khususnya dalam dunia pendidikan;
1. Rendahnya pemerataan pendidikan
2. Rendahnya saran fisik sekolah
3. Rendahnya kesejahteraan guru
4. Rendahnya prestasi siswa ditinjau dari perfektif efesiensi pendidikan
5. Rendahnya kualitas guru
6. Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan
Tidak bisa dipungkiri, mereka adik-adik kita di perbatasan adalah tangung jawab kita bersama. Mereka adalah aset bangsa ini. Jika kualitas mereka baik, tentu saja kualitas bangsa ini pun akan membaik.
Baca selengkapnya » 0 komentar

Masyarakat Desa Perbatasan Merasa Belum Merdeka


Masyarakat pedesaan di perbatasan khususnya yang berada di wilayah pedalaman merasa masih belum merdeka lantaran tetap terisolir dan belum tersentuh pembangunan.
"Sudah 65 tahun Indonesia merdeka, ternyata tidak ada perubahan signifikan yang dirasakan sebagian besar masyarakat perbatasan. Desa Suruh Tembawang, misalnya, hingga saat ini ketersedian infrastruktur yang memadai belum dirasakan masyarakat di sana," kata Imran Manuk, Kades Suruh Tembawang, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Sabtu (27/11/2010).

Imran Manuk mengakui desanya tertinggal dibandingkan daerah lain. Pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar, seperti jalan jembatan tidak tersedia dengan baik.

"Tidak heran jika banyak masyarakat di sana merasakan belum sepenuhnya merdeka dari penjajahan. Mereka masih dijajah kemiskinan dan ketidak pedulian pemerintah," ungkap Imran.

Menurut Imran, hal yang mendesak dan dibutuhkan masyarakat untuk saat ini adalah akses jalan menuju Ibu Kota Kecamatan Entikong.

Ia menambahkan, jika akses ini terbuka, desa mereka tidak terisolasi. Selain itu, mereka mudah memasarkan hasil pertanian.

"Karena itu, kami menyambut baik program pemerintah membangun jalan paralel perbatasan, ini yang kami nanti-nantikan selama ini. Harapan ini semoga segera terealisasi," pinta Imran.

Desa Suruh Tembawang hanya bisa diakses melalui jalur air dengan kondisi sungai yang berbatuan dan biaya yang cukup menguras kantong akibat tingginya harga premium.

Di tempat terpisah, Camat Entikong Ignatius Iriyanto mengakui, jika daerah pedalaman di perbatasan masih belum tersentuh pembangunan yang merata.

"Setiap ada kunjungan pejabat baik dari Pemkab maupun Pusat kita senantiasa memberikan masukan dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Meminta pemerintah pusat dan daerah memperhatikan pembangunan fisik di daerah tersebut,"jelas Iriyanto.

Besar harapan masyarakat perbatasan kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang telah dibentuk untuk membangun daerah perbatasan, sehingga pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan infrastruktur di perbatasan tidak stagnan, pungkasnya.
Baca selengkapnya » 0 komentar

"Golden Moment" Pembangunan Jembatan Selat Sunda Sudah Berlalu


JAKARTA, KOMPAS.com — Momentum emas (golden moment) pelaksanaan tiang pancang pembangunan megaproyek Jembatan Selat Sunda (JSS) dan juga Kawasan Strategis Industri Selat Sunda (KSISS) sudah lewat. Pemicunya, apalagi kalau bukan dinamika yang terjadi di pemerintahan terkait masalah politis dan opsi pembiayaan. Oleh karena itu, studi kelayakan yang seharusnya sudah bisa dihasilkan setahun pasca-Perpres Nomor 86 tahun 2011, tak kunjung dilakukan.

Demikian dikatakan Direktur Artha Graha Network, Wisnu Tjandra kepada Kompas.com, seusai Simposium Nasional Arsitektur Jembatan Selat Sunda, di Jakarta, Kamis (5/9/2013). Artha Graha Network merupakan pemrakarsa JSS/KSISS sekaligus pemegang saham mayoritas konsorsium PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS)

"Momentum emas sudah terbentuk sejak 2012 tepat setahun setelah Perpres tersebut diberlakukan. Sedianya, tahun ini hasil studi kelayakan (feasibility study) secara komprehensif termasuk di dalamnya masalah lingkungan, pembiayaan (mencakup estimasi ongkos konstruksi, besaran tiket JSS, payback period) dan potensi pertumbuhan ekonomi. Pembangunan tiang pancang sebagai indikator dimulainya konstruksi megaproyek ini bisa direalisasikan pada 2014 mendatang. Namun, karena dinamika tersebut, semua hal mengalami penundaan," urai Wisnu. 

Momentum emas, lanjut Wisnu, memang sudah lewat. Namun, bukan berarti momentum berikutnya tidak bisa dimanfaatkan dengan maksimal. "Tergantung ketegasan pemerintah kapan gong dipukul, kami siap melaksanakannya," imbuhnya.

Menurut Wisnu, jika saja dinamika atau polemik dalam bahasa pakar struktur Wiratman Wangsadinata selaku konsultan JSS, dapat diredam sebelum 2012 berakhir, akselerasi pembangunan JSS/KSISS bisa terjadi lebih cepat. 

"Betapa jika hal tersebut dilakukan maka multiplier effect megaproyek ini akan sangat luar biasa. Selain dapat memperpendek waktu tempuh Banten-Lampung dari 4 jam menjadi 30 menit juga akan menstimulasi aktivitas sekaligus pertumbuhan GDP," tandas Wisnu.

Sayangnya, aku Wisnu, hingga saat ini pihaknya sama sekali belum mendapat informasi terbaru mengenai proyek ini. Bahkan, tak pernah diajak lagi dalam pertemuan-pertemuan formal lanjutan untuk membahas pembangunan JSS/KSISS.

Sebagai pemrakarsa, mereka tidak berkeberatan apabila pemerintah menghentikan iniasiasi dan mengambil alih proyek ini. Bila pun pemerintah memutuskan untuk mencari mitra baru dan digandengkan dengan Artha Graha, tetap akan diikuti. 

"Kami tidak berkeberatan dan tidak ingin membebani pemerintah. Namun, jika pemerintah menunjuk pihak lain, maka pihak yang ditunjuk ini harus mampu menyelesaikan semua hal yang telah dilakukan Artha Graha selama ini, termasuk pra-studi fisibilitas," tandas Wisnu. 

Adapun hasil pra-studi kelayakan 2009 menyebut estimasi anggaran membangun jembatan dengan bentang 2.200 meter dan panjang 25 kilometer tersebut adalah sebesar 10 miliar dollar AS. Kalaupun ada perubahan, kata Wisnu, tak jauh dari estimasi tersebut. Sementara perkiraan tarif yang akan dikenakan sebesar Rp 500.000 per kendaraan roda empat.
Sumber : http://properti.kompas.com/read/2013/09/06/0140032/.Golden.Moment.Pembangunan.Jembatan.Selat.Sunda.Sudah.Berlalu
Baca selengkapnya » 0 komentar

Kesemrawutan Lalu Lintas karena Pengendara Tak Disiplin

Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Kepala Seksi Penindakkan Pelanggaran (Kasi Dakgar) Direktorat Lalu Lintas (Dit Lantas) Polda Metro Jaya (PMJ) Komisaris Polisi Adhie Sandika mengatakan kesemrawutan lalu lintas di Jakarta bukan karena kapasitas dan jumlah kendaraan, namun karena faktor pengendara.

"Kesemrawutan di Jakarta ini berasal dari banyak hal, bukan dari jumlah kendaraan, bukan dari kapasitas jalan. Yang tak kalah penting juga pengemudi dan masyarakat," ungkap Adhie saat ditemuiokezone di ruangannya, Senin (13/6/2011).

Lebih lanjut, Adhie mengatakan disiplin berkendara diperlukan agar kemacetan dan kecelakaan tak terjadi. Oleh karena itu, tantangan polisi kini adalah bagaimana mengatur masyarakat untuk membiasakan budaya tertib di jalan.

"Intinya bagaimana mengelola budaya tertib di jalan, tujuannya adalah kemacetan dan kecelakaan tak terjadi," lanjutnya.

Adhie mempertegas berdasarkan UU 22 tahun 2009, kendaraan roda dua harus berjalan di bahu kiri dan roda empat di bahu kanan. Mereka juga harus mentaati apa juga yang diimbaukan oleh petugas di lapangan.

"Istilahnya peraturan ini tak dipatuhi masyarakat. Selanjutnya juga segala imbauan petugas yang di lapangan kapan harus jalan dan kapan harus berhenti itu harus dipatuhi," terangnya.

Dari data Seksi Penindakan dan Pelangggaran Ditlantas PMJ ada sedikitnya 41.598 pelanggaran lalu lintas per 1 - 13 Juni 2011. Dalam waktu dua pekan ini mayoritas pelanggarnya menggunakan kendaraan roda dua dengan tingkat pelanggaran mencapai 28.850. Sedang dari jenis pelanggarannya ada 6.126.
sumber : http://news.okezone.com/read/2011/06/13/338/467923/kesemrawutan-lalu-lintas-karena-pengendara-tak-disiplin
Baca selengkapnya » 0 komentar

Pengguna Jalan Arogan, Bukti Pemerintah & Aparat Mandul

wordpress (ilustrasi)
JAKARTA – Suasana lalu lintas di Kota Jakarta makin hari makin mencekam. Kebanyakan pengguna jalan raya saat ini tidak lagi toleran dengan pengendara lainnya, dan cenderung arogan karena hanya memikirkan diri sendiri.
 
Sosiolog Imam Prasojo berpendapat, fenomena arogansi pengguna jalan berkembang karena pemerintah tidak mampu memberikan fasilitas sesuai dengan jumlah penduduknya. Akibatnya, para pengguna lalu-lintas berebut menggunakan jalan raya.
 
“Karakter individu muncul tidak hanya karena kultur, tetapi juga karena struktur. Fenomena bersikap arogan di jalan karena masyarakat merasa fasilitasnya terbatas, karena itu mereka berebut saat berkendara ataupun saat berebut transportasi umum,” kata Imam kepada okezone, Senin (13/6/2011).
 
Menurut Imam, seharusnya pemerintah mampu menciptakan sarana transportasi yang dapat menampung banyak orang dan nyaman seperti monorail. Dengan demikian, jumlah pengguna jalan akan berkurang sehingga konflik di jalan raya dapat teratasi.
 
“Kalau hanya fasilitas jalan raya yang terus dibangun, maka yang terjadi seperti ini, karena jumlah pengguna kendaraan akan terus bertambah,” tandasnya.
 
Selain itu, Imam juga menyoroti lemahnya penegakan hukum dari aparat kepolisian terhadap pelanggar lalu lintas. Akibatnya, mereka yang kerap melanggar menjadi terbiasa karena merasa tak ditindak secara hukum.
 
“Selain pemerintah dan aparat, kita juga sebagai masyarakat harus turut serta menciptakan disiplin berkendaraan. Tegurlah kalau ada yang melanggar,” pungkas Sosiolog Universitas Indonesia ini.
sumber : http://news.okezone.com/read/2011/06/13/338/467697/pengguna-jalan-arogan-bukti-pemerintah-aparat-mandul
Baca selengkapnya » 0 komentar

Selasa, 26 November 2013

'Penyebab Banjir Salah Satunya Adalah Sampah'

Tumpukan sampah yang menyebabkan banjir di kawasan Cililitan, Jakarta Timur, Rabu (13/11).
 Kementerian Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam antisipasi bencana banjir, salah satu upaya yang dilakukan adalah fokus pada penanganan sampah.

"KLH sosialisasi fokus pada pengelolaan sampah karena penyebab banjir salah satunya adalah sampah," kata Deputi Bidang Penanggulangan Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim KLH Arief Yuwono di Jakarta, Senin (25/11).

Arief mengatakan banjir terjadi bukan hanya karena faktor alam seperti curah hujan dan tutupan lahan tapi juga akibat dampak dari perilaku manusia dalam mengelola sampah.

"Banyak faktor penyebab banjir seperti kondisi tutupan lahan dan sikap perilaku manusia apakah ramah lingkungan atau tidak, misalnya buang sampah ke sungai dan menempati bantaran-bantaran sungai," katanya.

Saat ini wilayah Indonesia memasuki musim pancaroba dari kemarau ke musim hujan yang diperkirakan puncaknya terjadi pada Januari-Februari 2014.

Hujan yang terjadi berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) secara global normal, namun secara bulanan atau wilayah ada yang curah hujan di atas normal seperti Riau, Jambi, Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Kondisi tersebut yang harus diwaspadai terjadinya ancaman banjir dan tanah longsor di samping daerah-daerah yang memang rawan terhadap kedua bencana alam tersebut.

Sementara untuk masalah tutupan lahan yang terus berkurang, melalui Kementerian Kehutanan dilakukan rehabilitasi secepatnya terutama di daerah hulu dan yang sedimentasinya tinggi.

Selain fokus pada sampah, KLH selama ini juga keluarkan informasi mengenai potensi banjir longsor, diterbitkan untuk setiap provinsi.

Di samping itu, KLH bersama kementerian dan lembaga terkait lainnya juga membangun persepsi yang sama tentang kejadian bencana dan memastikan langkah apa saja yang sudah dilakukan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

"Imbauan kita, mari kita sadar cuaca dan iklim sehingga nanti kita punya kesadaran untuk mencegah," tambah Arief.
Baca selengkapnya » 0 komentar

Sosok Pahlawan Saat Ini: Bercermin dari Kisah Seorang Pengumpul Sampah


Siang itu, saat matahari dengan panasnya yang begitu menyengat, kulihat seorang bapak menarik gerobak sampahnya menyusuri perkampungan. Dia-lah bapak pengumpul sampah di lingkungan kami waktu itu. Dengan peluhnya yang bercucuran, ia masih saja terus menjalani aktifitasnya sebagai pengumpul sampah. Aku yang saat itu baru saja pulang dari sebuah minimarket untuk keperluan belanja bulananku merasakan betapa panasnya hari itu. Sungguh, aku terhenyak. Sempat aku berdiri sejenak untuk berdoa, ”Ya Allah… Sungguh mulia pekerjaan bapak itu. Limpahkan-lah rahmat dan kasih sayangMu padanya. Berikanlah ia rezekiMu Ya Allah…”
Ya, itulah petikan kisahku tentang seorang pengumpul sampah. Seseorang yang selama ini sering terlupakan oleh kita. Sosok yang jasanya tak pernah mendapatkan apresiasi oleh masyarakat kita pada umumnya.
Padahal jika kita berpikir dan meresapi sejenak tentang pekerjaan beliau, sungguh apa yang beliau lakukan adalah bukti cintanya pada sesama. Ia rela menjadi bagian dari kehidupannya yang liar, kotor dan sungguh tidak nyaman untuk mengumpulkan sampah yang ada di rumah-rumah penduduk. Meski dibayar tak sebanding dengan apa yang dilakukannya, ia masih mensyukuri pekerjaannya tersebut.
Bagiku, beliau adalah sosok pahlawan masa kini. Pahlawan yang melakukan pekerjaannya dari hati. Ia yang merelakan dirinya demi orang lain. Ia yang tak pernah mengeluh atas rezeki yang diterimanya. Sungguh, Hormatku kusematkan pada beliau. Bapak pengumpul sampah lingkungan dimana pun berada. Semoga dedikasi kalian dinilai pahala di sisi Allah SWT.
”Saat ini, bangsa kita sesungguhnya merindukan jiwa jiwa seperti Bapak (Pengumpul Sampah) tadi. Jiwa yang ikhlas dalam menjalankan tuganya demi orang lain. Jiwa yang tetap bersyukur atas apa yang diperolehnya. Jiwa yang tetap tegar dan kuat di tengah kehidupan zaman saat ini. Semoga semangat pahlawan itu terus ada dalam diri kita. Demi kehidupan yang lebih baik di masa depan”
Baca selengkapnya » 0 komentar

Memang, Orang Miskin Dilarang Sakit!!


Selama ini saya hanya dengar-dengar saja bagaimana susahnya proses untuk orang miskin yang sakit demi mendapatkan pengobatan dari instasi terkait atau mendapat perawatan dari rumah sakit.
Ada yang mengatakan antri dari jam 2 atau jam 3 subuh di rumah sakit umum daerah. Kemudian setelah mendapat nomor antrian datang lagi jam 7 untuk bertemu dokter. Itupun harus tunggu 2-3 jam panggilan baru bisa ketemu dokter. Sampai muncul gurauan menyedihkan, ini kalau orang sakit keras keburu meninggal sebelum ketemu dokternya.
Nah, beberapa waktu yang lalu, saya mendampingi salah satu anak dampingan yang sudah ditinggal mati ayah-ibunya. Dia dari keluarga miskin. Kedua kakaknya tidak bisa menemani ke rumah sakit karena harus bekerja mencukupi kebutuhan keluarga. Bila mereka tidak masuk 1 hari saja, uang potongannya cukup besar.
Singkat cerita, saya dampingi anak ini untuk berobat di salah satu rumah sakit umum pemerintah yang sangat terkenal. Saya berangkat dari rumahnya pukul 7 pagi untuk urus-urus pendaftarannya. Tidak lupa saya membeli makanan dan minuman untuk jaga-jaga bila nanti anak ini lapar sewaktu menunggu dokter. Sampai di rumah sakit pukul 8.20
Sampai di rumah sakit, saya segera mendaftar di loket pendaftaran pasien Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang saat ini di tangani oleh Askes. Cukup banyak pasien KJS yang ingin berobat di rumah sakit ini. Saya kemudian turut mengantri sambil mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan.
1 jam saya berada dalam antrian. Waktu yang cukup lama bagi saya untuk sekedar mendaftar, mengingat pada waktu itu semua loket buka. Selesai dari situ saya kemudian menuju petugas pendaftaran pasien baru untuk mengisi formulir. Kemudian berkas yang saya isi dilaporkan ke bagian loket untuk dikomputerisasi. Sebenarnya tidak banyak antrian namun karena -maaf- petugasnya cukup tua dan ketiknya sebelas jari, maka komputerisasinya jadi lama
Lalu lanjut ke loket pendaftaran medik untuk bertemu dokter yang dituju. Lagi-lagi petugasnya seorang yang bagi saya seharusnya sudah pensiun yang berjaga. Empat puluh menit saya menunggu disini sampai rekam mediknya jadi. Setelah itu baru tunggu panggilan dokter. Semua waktu urus-urus pendaftaran ini membutuhkan waktu 3 jam.
Perkara menunggu panggilan dokter juga bukan masalah yang cepat. Walau nomor antrian kami hanya nomor 12 tapi itu butuh 3 jam lebih baru mendapat panggilan. Bersyukur dokternya bisa diajak bicara lama dan tidak periksa buru-buru.
Jadi total waktu kami di rumah sakit hanya untuk bertemu 1 dokter saja butuh waktu sekitar 6 jam lebih. Itu belum termasuk ambil obat di loket obat khusus pemegang kartu KJS. Hampir 2 jam menunggu disana bahkan untuk sekedar obat sirup anak bukan racikan. Sungguh waktu yang melelahkan
Bukan satu kali saja saya mengalami hal itu. Tapi sudah 3x saya menjalani proses seperti itu dalam waktu 2 minggu. Masih ada jadwal bertemu dokter lain yang harus saya jalani bersama anak ini selama minggu-minggu ke depan.
Inilah mengapa saya menulis judul di atas. Orang miskin memang dilarang sakit. Butuh waktu lama bagi mereka untuk mendapatkan sentuhan dokter. Untuk sekedar urus administrasinya saja sudah membuat mereka pusing, belum untuk fotocopy saja antrinya sudah lama dan harus buat beberapa rangkap. birokrasi yang mumet!!
Cukup memprihatinkan memang dengan keadaan yang demikian. Sudah sakit buat susah ditambah mau berobat saja dibuat susah. Memang, orang miskin dilarang sakit.
Baca selengkapnya » 0 komentar

Masalah Pendidikan di Indonesia


Peran Pendidikan dalam Pembangunan


Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia unuk pembangunan. Derap langkah pembangunan selalu diupayakan seirama dengan tuntutan zaman. Perkembangan zaman selalu memunculkan persoalan-persoalan baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Bab ini akan mengkaji mengenai permasalahan pokok pendidikan, dan saling keterkaitan antara pokok tersbut, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya dan masalah-masalah aktual beserta cara penanggulangannya.

Apa jadinya bila pembangunan di Indonesia tidak dibarengi dengan pembangunan di bidang pendidikan?. Walaupun pembangunan fisiknya baik, tetapi apa gunanya bila moral bangsa terpuruk. Jika hal tersebut terjadi, bidang ekonomi akan bermasalah, karena tiap orang akan korupsi. Sehingga lambat laun akan datang hari dimana negara dan bangsa ini hancur. Oleh karena itu, untuk pencegahannya, pendidikan harus dijadikan salah satu prioritas dalam pembangunan negeri ini.

Pemerintah dan Solusi Permasalahan Pendidikan


Mengenai masalah pedidikan, perhatian pemerintah kita masih terasa sangat minim. Gambaran ini tercermin dari beragamnya masalah pendidikan yang makin rumit. Kualitas siswa masih rendah, pengajar kurang profesional, biaya pendidikan yang mahal, bahkan aturan UU Pendidikan kacau. Dampak dari pendidikan yang buruk itu, negeri kita kedepannya makin terpuruk. Keterpurukan ini dapat juga akibat dari kecilnya rata-rata alokasi anggaran pendidikan baik di tingkat nasional, propinsi, maupun kota dan kabupaten.

Penyelesaian masalah pendidikan tidak semestinya dilakukan secara terpisah-pisah, tetapi harus ditempuh langkah atau tindakan yang sifatnya menyeluruh. Artinya, kita tidak hanya memperhatikan kepada kenaikkan anggaran saja. Sebab percuma saja, jika kualitas Sumber Daya Manusia dan mutu pendidikan di Indonesia masih rendah. Masalah penyelenggaraan Wajib Belajar Sembilan tahun sejatinya masih menjadi PR besar bagi kita. Kenyataan yang dapat kita lihat bahwa banyak di daerah-daerah pinggiran yang tidak memiliki sarana pendidikan yang memadai. Dengan terbengkalainya program wajib belajar sembilan tahun mengakibatkan anak-anak Indonesia masih banyak yang putus sekolah sebelum mereka menyelesaikan wajib belajar sembilan tahun. Dengan kondisi tersebut, bila tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan, sulit bagi bangsa ini keluar dari masalah-masalah pendidikan yang ada, apalagi bertahan pada kompetisi di era global.

Kondisi ideal dalam bidang pendidikan di Indonesia adalah tiap anak bisa sekolah minimal hingga tingkat SMA tanpa membedakan status karena itulah hak mereka. Namun hal tersebut sangat sulit untuk direalisasikan pada saat ini. Oleh karena itu, setidaknya setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam dunia pendidikan. Jika mencermati permasalahan di atas, terjadi sebuah ketidakadilan antara si kaya dan si miskin. Seolah sekolah hanya milik orang kaya saja sehingga orang yang kekurangan merasa minder untuk bersekolah dan bergaul dengan mereka. Ditambah lagi publikasi dari sekolah mengenai beasiswa sangatlah minim.

Sekolah-sekolah gratis di Indonesia seharusnya memiliki fasilitas yang memadai, staf pengajar yang berkompetensi, kurikulum yang tepat, dan memiliki sistem administrasi dan birokrasi yang baik dan tidak berbelit-belit. Akan tetapi, pada kenyataannya, sekolah-sekolah gratis adalah sekolah yang terdapat di daerah terpencil yang kumuh dan segala sesuatunya tidak dapat menunjang bangku persekolahan sehingga timbul pertanyaan ,”Benarkah sekolah tersebut gratis? Kalaupun iya, ya wajar karena sangat memprihatinkan.”

Penyelenggaraan Pendidikan yang Berkualitas


”Pendidikan bermutu itu mahal”. Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT) membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Orang miskin tidak boleh sekolah.Untuk masuk TK dan SDN saja saat ini dibutuhkan biaya Rp 500.000, — sampai Rp 1.000.000. Bahkan ada yang memungut di atas Rp 1 juta. Masuk SLTP/SLTA bisa mencapai Rp 1 juta sampai Rp 5 juta.

Makin mahalnya biaya pendidikan sekarang ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). MBS di Indonesia pada realitanya lebih dimaknai sebagai upaya untuk melakukan mobilisasi dana. Karena itu, Komite Sekolah/Dewan Pendidikan yang merupakan organ MBS selalu disyaratkan adanya unsur pengusaha. Asumsinya, pengusaha memiliki akses atas modal yang lebih luas. Hasilnya, setelah Komite Sekolah terbentuk, segala pungutan uang kadang berkedok, “sesuai keputusan Komite Sekolah”.

Namun, pada tingkat implementasinya, ia tidak transparan, karena yang dipilih menjadi pengurus dan anggota Komite Sekolah adalah orang-orang dekat dengan Kepala Sekolah. Akibatnya, Komite Sekolah hanya menjadi legitimator kebijakan Kepala Sekolah, dan MBS pun hanya menjadi legitimasi dari pelepasan tanggung jawab negara terhadap permasalahan pendidikan rakyatnya.
Kondisi ini akan lebih buruk dengan adanya RUU tentang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP). Berubahnya status pendidikan dari milik publik ke bentuk Badan Hukum jelas memiliki konsekuensi ekonomis dan politis amat besar. Dengan perubahan status itu pemerintah secara mudah dapat melemparkan tanggung jawabnya atas pendidikan warganya kepada pemilik badan hukum yang sosoknya tidak jelas. Perguruan Tinggi Negeri pun berubah menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Munculnya BHMN dan MBS adalah beberapa contoh kebijakan pendidikan yang kontroversial. BHMN sendiri berdampak pada melambungnya biaya pendidikan di beberapa Perguruan Tinggi favorit.

Privatisasi dan Swastanisasi Sektor Pendidikan


Privatisasi atau semakin melemahnya peran negara dalam sektor pelayanan publik tak lepas dari tekanan utang dan kebijakan untuk memastikan pembayaran utang. Utang luar negeri Indonesia sebesar 35-40 persen dari APBN setiap tahunnya merupakan faktor pendorong privatisasi pendidikan. Akibatnya, sektor yang menyerap pendanaan besar seperti pendidikan menjadi korban. Dana pendidikan terpotong hingga tinggal 8 persen (Kompas, 10/5/2005).

Dalam APBN 2005 hanya 5,82% yang dialokasikan untuk pendidikan. Bandingkan dengan dana untuk membayar hutang yang menguras 25% belanja dalam APBN (www.kau.or.id). Rencana Pemerintah memprivatisasi pendidikan dilegitimasi melalui sejumlah peraturan, seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, RUU Badan Hukum Pendidikan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pendidikan Dasar dan Menengah, dan RPP tentang Wajib Belajar. Penguatan pada privatisasi pendidikan itu, misalnya, terlihat dalam Pasal 53 (1) UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dalam pasal itu disebutkan, penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.

Seperti halnya perusahaan, sekolah dibebaskan mencari modal untuk diinvestasikan dalam operasional pendidikan. Koordinator LSM Education Network for Justice (ENJ), Yanti Mukhtar (Republika, 10/5/2005) menilai bahwa dengan privatisasi pendidikan berarti Pemerintah telah melegitimasi komersialisasi pendidikan dengan menyerahkan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan ke pasar. Dengan begitu, nantinya sekolah memiliki otonomi untuk menentukan sendiri biaya penyelenggaraan pendidikan. Sekolah tentu saja akan mematok biaya setinggi-tingginya untuk meningkatkan dan mempertahankan mutu. Akibatnya, akses rakyat yang kurang mampu untuk menikmati pendidikan berkualitas akan terbatasi dan masyarakat semakin terkotak-kotak berdasarkan status sosial, antara yang kaya dan miskin.

Hal senada dituturkan pengamat ekonomi Revrisond Bawsir. Menurut dia, privatisasi pendidikan merupakan agenda kapitalisme global yang telah dirancang sejak lama oleh negara-negara donor lewat Bank Dunia. Melalui Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP), pemerintah berencana memprivatisasi pendidikan. Semua satuan pendidikan kelak akan menjadi badan hukum pendidikan (BHP) yang wajib mencari sumber dananya sendiri. Hal ini berlaku untuk seluruh sekolah negeri, dari SD hingga perguruan tinggi.

Bagi masyarakat tertentu, beberapa PTN yang sekarang berubah status menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) itu menjadi momok. Jika alasannya bahwa pendidikan bermutu itu harus mahal, maka argumen ini hanya berlaku di Indonesia. Di Jerman, Perancis, Belanda, dan di beberapa negara berkembang lainnya, banyak perguruan tinggi yang bermutu namun biaya pendidikannya rendah. Bahkan beberapa negara ada yang menggratiskan biaya pendidikan.

Pendidikan berkualitas memang tidak mungkin murah, atau tepatnya, tidak harus murah atau gratis. Tetapi persoalannya siapa yang seharusnya membayarnya? Pemerintahlah sebenarnya yang berkewajiban untuk menjamin setiap warganya memperoleh pendidikan dan menjamin akses masyarakat bawah untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Akan tetapi, kenyataannya Pemerintah justru ingin berkilah dari tanggung jawab. Padahal keterbatasan dana tidak dapat dijadikan alasan bagi Pemerintah untuk cuci tangan.***
Baca selengkapnya » 0 komentar

PENYEBAB TERJADINYA TAWURAN ANTAR PELAJAR


Tawuran antar pelajar selalu menjadi agenda perbincangan setiap tahunnya, masalah ini bukan perkara baru, dan jangan dianggap perkara yang remeh. Padahal kalau kita kaji masalah tawuran antar pelajar akan membawa dampak panjang, bukan hanya bagi pelajar yang terlibat, namun juga untuk keluarga, sekolah serta lingkungan masyarakat di sekitarnya.
Tawuran antara pelajar saat ini sudah menjadi masalah yang sangat mengganggu ketertiban dan keamanan lingkungan di sekitarnya. Saat ini, tawuran antar pelajar sekolah tidak hanya terjadi di lingkungan atau sekitar sekolah saja, namun terjadi di jalan-jalan umum, tak jarang terjadi pengrusakan fasilitas publik. Penyimpangan pelajar ini menyebabkan pihak sekolah, guru dan masyarakat yang melihat pasti dibuat bingung dan takut bagaimana untuk mererainya, sampai akhirnya melibatkan pihak kepolisian. 
Hal ini tampak beralasan karena senjata yang biasa dibawa oleh pelajar-pelajar yang dipakai pada saat tawuran bukan senjata biasa. Bukan lagi mengandalkan keterampilan tangan, tinju satu lawan satu. Sekarang, tawuran sudah menggunakan alat bantu, seperti benda yang ada di sekeliling (batu dan kayu) mereka juga memakai senjata tajam layaknya film action di layar lebar dengan senjata yang bisa merenggut nyawa seseorang. Contohnya, samurai, besi bergerigi yang sengaja dipasang di sabuk, pisau, besi.
Penyimpangan seperti tawuran antar pelajar, menjadi kerusuhan yang dapat menghilangkan nyawa seseorang tidak bisa disebut sebagai kenakalan remaja, namun sudah menjadi tindakan kriminal. Yang menjadi pertanyaan, adalah bagaimana bisa seorang pelajar tega melakukan tindakan yang ekstrem sampai menyebabkan hilangnya nyawa pelajar lain hanya karena masalah-masalah kecil? 
Tawuran antar pelajar bisa terjadi antar pelajar sesama satu sekolah, ini biasanya dipicu permasalahan kelompok, cenderung akibat pola berkelompok yang menyebabkan pengkelompokkan berdasarkan hal-hal tertentu. Misalnya, kelompok anak-anak nakal, kelompok kutu buku, kelompok anak-anak kantin, pengkelompokan tersebut lebih akrab dengan sebutan Gank. Namun, ada juga tawuran antar pelajar yang terjadi antara dua kelompok beda sekolah.
Contoh kasus dalam tawuran antar pelajar dapat disebabkan oleh banyak faktor, beberapa contoh di antaranya, yaitu:
Tawuran antar pelajar bisa terjadi karena ketersinggungan salah satu kawan, yang di tanggapi dengan rasa setiakawan yang berlebihan.
Permasalahan yang sudah mengakar dalam artian ada sejarah yang menyebabkan pelajar-pelajar dua sekolah saling bermusuhan.
Jiwa premanisme yang tumbuh dalam jiwa pelajar.Untuk mengkaji lebih jauh permasalahan tawuran antar pelajar, kita bisa mengkaji terlebih dahulu mengenai penyebab tawuran antar pelajar dari tiga poin diatas.
Tawuran Antar Pelajar Akibat Rasa Setia Kawan yang Berlebihan
Rasa setia kawan atau lebih dikenal dengan sebutan rasa solidartas adalah hal yang lumrah atau biasa kita temukan dalam kehidupan, misalkan dalam persahabatan rasa setiakawan akan menjadi alasan mengapa persahabatan bisa menjadi kuat. Ia bisa menjadi indah ketika ditempatkan dalam porsi yang pas dan seimbang.
Namun, rasa setia kawan yang berlebihan akan menyebabkan hal yang buruk, salah satunya adalah mengakibatkan tawuran antar pelajar. Mungkin dari kita pernah mendengar tawuran antar pelajar yang dipicu karena ketersingguhan seorang siswa yang tersenggol oleh pelajar sekolah lain saat berpapasan di terminal, atau masalah kompleks lainnya. Misalkan, permasalahan pribadi, rebutan perempuan, dipalak dan lain sebagainya.
Pemahaman arti sebuah persahabatan memang perlu dipahami oleh masing-masing individu pelajar itu sendiri. Tawuran antar pelajar yang diakibatkan karena rasa setiakawan harus segera dihentikan, karena hal ini akan memicu kawan-kawan yang lain untuk mendapatkan hak atau perlakuan yang sama pada waktu mengalami masalah.
Ini dapat menjadikan pelajar malas dalam menyelesaikan masalah dirinya sendiri, tanpa mau menyelesaikannya sendiri dan cenderung tidak berani bertanggung jawab. Menjadi ketergantungan dan akan menimbulkan dampak yang negatif bagi perkawanan itu sendiri.
Tawuran antar pelajar akibat sejarah permusuhan dengan sekolah lainKadang permasalahan tawuran antar pelajar dipicu pula dengan adanya sejarah permusuhan yang sudah ada dari generasi sebelumnya dengan sekolah lain, beredarnya cerita-cerita yang menyesatkan, bahkan memunculkan mitos berlebihan membuat generasi berikutnya, terpicu melakukan hal yang sama. 
Contohnya, sebut saja sekolah A dengan sekolah B adalah musuh abadi, dimana masing-masing sekolah akan melakukan hal yang antipati terhadap sekolah lain. Biasanya, akan ada pelajar yang menjadi perbincangan, semacam tokoh bagi sekolahnya, karena kehebatannya pada waktu berkelahi.
Dalam permasalahan tawuran antar pelajar yang dipicu karena permasalahan ini, perlu adanya pendekatan khusus, yang memasukkan program kerja sama dengan sekolah tersebut. Peranan sekolah dan guru memegang peranan penting.
Ironisnya, sebuah pertandingan persahabatan. Misalnya, olahraga. Kadang memicu sebuah permusuhan dan perkelahian. Hal ini akhirnya menuntut kecerdasan dan ketelitian pihak penyelenggara dalam mengemas sebuah acara.
Tawuran Antar Pelajar Akibat Jiwa Premanisme
Premanisme bukan istilah yang asing lagi. Premanisme yang berasal dari kata “preman” adalah sebutan orang yang cenderung memakai kekerasan fisik dalam menyelesaikan permasalahannya. Kemenangan di ukur karena kekuatan fisiknya bukan intelektualitas. Premanisme bertolak belakang dengan jiwa seorang pelajar, yang dituntut kecerdasan berpikir, kecerdasan mengelola emosi, dll. 
Jiwa premanisme dalam jiwa pelajar dapat dihilangkan karena dia tidak semerta merta muncul begitu saja, ia disebabkan oleh sesuatu hal. Oleh karenanya, kita perlu mengetahui faktor penyebab sikap premanisme dalam diri pelajar. Faktor di luar diri pelajar adalah faktor yang kental dapat mempengaruhi ke dalam. Beberapa contohnya adalah:
Tayangan-tayangan di televisi, baik film ataupun liputan berita yang menceritakan atau sengaja mengekspose tema-tema kekerasan dapat mempengaruhi psikis remaja.
Kekerasan yang terjadi di rumah. Kekerasan yang dimaksud bukan hanya individu pelajar saja yang menjadi korban kekerasan namun kekerasan yang terjadi pada satu anggota keluarganya, dapat mempengaruhi psikis individu. Hal ini yang akan menyebabkan trauma atau kekerasan beruntun yang diakibatkan karena menganggap kekerasan adalah hal yang wajar.
Acara awal tahun, orientasi sekolah adalah acara di mana pelajar baru diwajibkan mengikuti kegiatan ini. Kegiatan yang pada dasarnya adalah untuk memahami dan mengenali sekolah, kegiatan serta untuk lebih kenal kawan-kawannya malah cenderung disalah gunakan oleh senior untuk ajang balas dendam dari apa yang pernah ia terima pada waktu yang sama menjadi junior, pola-pola yang dipakai cenderung dengan pola militer. Hal inilah yang menyebabkan kekerasan dalam dunia pendidikan. Pola yang menjadi semacam suntikan yang terus diturunkan oleh setiap generasi. Agar terhindar dari pola yang berlebihan, diperlukan adanya pengawasan dari pihak sekolah dan turunnya langsung pengajar dalam kegiatan ini. Kedisiplinan berbeda dengan kekerasan, hal ini seharusnya menjadi tantangan setiap panitia kegiatan dalam mengemas ide, gagasan acara pada waktu perkenalan sekolah, menjadi sesuatu yang inofatif, kreatif sehingga diharapkan lambat laun sikap premanisme akibat perpeloncoan akan menjadi cara kuno dan tidak menarik lagi.
Dari ketiga faktor penyebab tersebut, kita bisa mendapatkan bayangan atau solusi yang terbaik seperti apa dan bagaimana melakukan proses penyelesaiannya. Walaupun permasalahan tawuran antar pelajar memang bukan hal sepele yang bisa langsung diselesaikan, namun diperlukan adanya proses berkelanjutan, kesadaran dan kerja sama dengan semua pihak, bukan hanya sekolah, orangtua, masyarakat dan penegak hukum, tapi juga kesadaran pemahaman pelajar sebagai seorang individu, sebagai generasi muda yang penuh dengan tanggung jawab.
Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari paparan di atas, yaitu: “Pemahaman” bagaimana seorang pelajar disaat sedang mengalami pencarian identitas, cenderung sangat mudah labil. Dan kelabilan inilah yang ahirnya tawuran antar pelajar terjadi.Ada beberapa cara yang efektif untuk mencegah sebelum tawuran antar pelajar terjadi, misalkan dengan:
Membuat dan memfasilitasi ruang-ruang kegiatan yang positif.
Memberikan kebebasan berpendapat dan berekspresi dan tetap adanya kontrol dari pihak-pihak yang berkaitan khususnya orang-orang terdekat, mencoba lebih terbuka dan mengenali serta memberikan solusi yang positif ketika remaja sedang mengalami emosi.
Sikap optimis dan kepercayaan terhadap pelajar perlu ditumbuhkan kembali, sehingga suatu saat kita tidak akan mendengar lagi berita atau kabar mengenai kejadian tawuran antar pelajar di negeri kita ini, yang ada kita bangsa Indonesia dipenuhi kabar berita tentang pelajar-pelajar yang produktif, kritis, mampu menjadi juara dalam berbagai bidang, baik berupa kompetisi pengetahuan dan ilmu pengetahuan. 
Sudah saatnya generasi muda membuktikan potensi dalam dirinya, dan sudah menjadi tugas kewajiban orang tua, sekolah, masyarakat dan pihak-pihak yang terkait untuk mencegah terjadinya bentuk-bentuk penyelewengan pelajar, terutama permasalahan yang membuat was-was menjadi sebuah tindakan kriminal, tawuran antar pelajar
SUMBER: WWW.ANNEAHIRA.COM 
Baca selengkapnya » 0 komentar

Selasa, 20 Agustus 2013

Penemuan Planet yang mirip Bumi


Keterangan gambar: Perbandingan Ukuran Bintang Tau Ceti dengan Matahari
Matahari ada di sebelah kiri.
Sejumlah ahli astronomi dari University of Hertfordshire yang dipimpin oleh Mikko Tuomy berhasil menemukan planet yang mungkin memiliki kondisi seperti Bumi, yang berarti juga mungkin terdapat kehidupan di planet tersebut (exoplanet).
Penemuan tersebut diperoleh setelah Mikko dan para anggota tim peneliti tersebut melakukan lebih dari 6.000 kali pengamatan kearah bintang Tau Ceti. Dengan menggunakan metode analisa yang disebut dengan istilah Bayesian Analysis Methods, mereka mendapatkan kesimpulan bahwa bintang Tau Ceti memiliki 5 planet yang mengorbit di sekeliling bintang tersebut dengan jarak lebih dekat dari pada jarak orbit Mars ke Matahari.
Pemilihan bintang Tau Ceti sebagai fokus pengamatan tim ini berawal dari proyek Ozma pada tahun 1960 yang bertujuan mencari kemungkinan adanya kehidupan di luar planet Bumi. Bintang Tau Ceti saat itu dipilih karena memiliki kekuatan pancaran sinar yang mirip dengan kekuatan pancaran sinar Matahari.
Bintang Tau Ceti merupakan bintang terdekat ke Matahari diurutan keduapuluh, dengan jarak kira-kira 11,9 tahun cahaya dari Matahari. Tau Ceti tergolong dalam bintang kelas G, dengan massa sebesar 0,78 dari massa Matahari, dan luminosity lebih kurang separuh dari Matahari. Diperkirakan usia bintang ini satu milyar tahun lebih tua dari pada Matahari. Dan kondisinya sangat stabil, lebih stabil daripada Matahari.
Berdasar penelitian Mikko dan kawan-kawan, diperoleh data sebagai berikut :
PlanetRadius OrbitPeriode OrbitMassa dibanding Bumi
Tc b0,10514 hari2,0 kali
Tc c0,19535 hari3,1 kali
Tc d0,37494 hari3,6 kali
Tc e0,552168 hari4,3 kali
Tc f1,35642 hari6,6 kali
Kelima planet tersebut memiliki orbit membentuk lingkaran hampir sempurna mengelilingi bintang Tau Ceti.
Selain berbeda dalam hal ukuran bintang dan planet, Tau Ceti diperkirakan tidak memiliki unsur logam sama sekali sehingga dapat disimpulkan bahwa planet-planet yang mengelilinginya diperkirakan tidak mengandung karang. Bahkan mungkin berupa planet air.
Bintang Tau Ceti memiliki tingkat kecerahan sinar hanya 55% dari Matahari, sehingga kemungkinan diantara kelima planet tesebut, planet yang mungkin mengandung kehidupan berjarak lebih dekat ke Tau Ceti jika dibandingkan jarak Bumi ke Matahari.
Jarak orbit Tc b dan Tc c terlalu dekat ke bintang Tau ceti dan jarak orbit planet Tc d kira-kira sebanding dengan pertengahan jarak orbit Venus dan Merkurius terhadap Matahari. Sehingga tidak mungkin bisa ditemukan kehidupan di sana.
Jarak yang ideal sesuai dengan kecerahan Tau Ceti adalah jarak Tc e terhadap Tau Ceti. Dalam jarak tersebut dimungkinkan adanya air, walaupun mungkin sedikit lebih dingin daripada air Bumi.
Sementara itu Laboratorium Penenelitian Planet Berhabitat di Puerto Rico menambahkan catatan bahwa kemungkinan planet Tc e dan Tc f memiliki kehidupan mengingat lapisan atmosfir dikedua planet tersebut diperkirakan tidak terlalu tebal sehingga memungkinkan kedua planet tersebut lebih hangat daripada semestinya. Dengan kehangatan tersebut memungkinkan unsur air yang ada tidak akan membeku sehingga bisa menjadi pendukung kehidupan. Dan dimana ada air (H2O), maka kemungkinan pula di situ terdapat oksigen (O2).
Baca selengkapnya » 0 komentar

Copyright © مرحبا بكم في مدونتي (Ega's Blog) 2013

Template By Ega Firza